Sidoarjo.Terasdelta — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bergerak cepat untuk mengatasi titik kemacetan kronis di perempatan Gedangan. Sebagai langkah awal, Pemkab Sidoarjo mulai menggelar sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan di Kantor Kecamatan Gedangan pada Senin malam (18/5/2026).
Dalam agenda yang dihadiri ratusan warga pemilik lahan terdampak tersebut, Pemkab Sidoarjo menargetkan seluruh proses pembebasan lahan dapat rampung pada akhir tahun 2026, sehingga konstruksi fisik jembatan layang bisa langsung dimulai pada tahun 2027.
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., menegaskan bahwa proyek flyover Gedangan merupakan program prioritas yang diperjuangkan demi kepentingan masyarakat luas. Proyek ini juga telah mengantongi dukungan penuh dari pemerintah pusat, mulai dari jajaran menteri hingga Presiden RI.
Bupati Subandi menjamin proses pembebasan lahan ini dilakukan secara transparan tanpa melibatkan makelar. Ia memastikan seluruh aset warga baik berupa tanah, bangunan, hingga tanaman akan diganti rugi dengan menggunakan nilai appraisal tertinggi.
"Kami pastikan masyarakat tidak dirugikan, justru diuntungkan. Semua akan diganti sesuai penilaian appraisal tertinggi tanpa makelar. Pemkab juga tidak bisa memengaruhi, dan nilai tertinggi yang akan digunakan," tegas Subandi.
Selain itu, Subandi membawa kabar baik bahwa warga terdampak tidak akan dibebani biaya pajak maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam proses pembebasan ini. Ia pun mengimbau warga untuk segera menyiapkan dokumen kepemilikan lahan (alas hak), data bangunan, serta tanaman yang ada, dan aktif berkoordinasi dengan kepala desa maupun camat demi kelancaran administrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo, M. Makhmud, memaparkan bahwa berdasarkan kajian teknis Detail Engineering Design (DED) dan hasil geometrik Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), trase proyek akhirnya digeser ke sisi timur.
Pergeseran ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran, penghematan waktu, serta kondisi topografi dan daya dukung tanah di sisi timur yang dinilai lebih ideal untuk struktur bawah jembatan.
"Sisi timur memiliki daya dukung tanah dan kondisi topografi yang lebih ideal untuk struktur bawah jembatan serta bidang yang terdampak lebih sedikit," ujar Makhmud.
Total luas lahan yang akan dibebaskan mencapai 45.822 meter persegi yang mencakup 89 Kepala Keluarga (KK).
Keputusan menggeser trase ke timur ini juga meminimalkan dampak sosial karena wilayah tersebut lebih banyak berdiri lahan berstatus milik negara, seperti Polsek, Puskesmas, PDAM, dan lahan milik PT KAI. Selain itu, aktivitas ekonomi warga yang membuka usaha di sisi barat Jalan Raya Gedangan dipastikan tetap dapat berjalan normal.
Sosialisasi perdana ini berjalan kondusif tanpa ada penolakan dari warga. Sebaliknya, masyarakat tampak antusias dan aktif berdiskusi mengenai mekanisme legalitas tanah, ahli waris, hingga tahapan pembayaran ganti rugi.(Mec).
