Terasdelta.com - Di tengah derasnya arus digital yang bergerak secepat kilat, Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) kini dituntut untuk tidak hanya mengandalkan kerja advokasi internal. Penguasaan strategi komunikasi yang solid serta pemanfaatan kanal digital menjadi senjata utama untuk menembus dinding stigma dan mempercepat terwujudnya Indonesia yang inklusif.
Pesan kuat ini mengemuka dalam kegiatan Komunitas Belajar Komunikasi (KBK) yang digelar di salah satu Hotel di Kawasan Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (12/4/2026). Acara ini mempertemukan pegiat disabilitas, praktisi komunikasi, dan pakar kebijakan untuk merumuskan cara baru dalam menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas di ruang publik.
Erix Hutasoit, Strategic Communication Manager Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) kemitraan pendidikan antara Australia dan Indonesia menegaskan bahwa, manajemen komunikasi yang lemah seringkali menjadi penghambat keberhasilan OPDis.
"Strategi komunikasi yang efektif dan efisien adalah jembatan untuk mengubah persepsi masyarakat dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif," tegas Erix.
Ia menambahkan bahwa banyak keberhasilan OPDis dalam advokasi dan pemberdayaan ekonomi belum terpantau publik maupun pengambil kebijakan. "Tanpa narasi yang kuat, perjuangan OPDis sulit memengaruhi opini publik yang lebih luas."
Senada dengan hal tersebut, Angkie Yudistia, Staf Khusus Presiden RI periode 2019–2024 bidang sosial, menekankan pentingnya diferensiasi pesan. Berdasarkan pengalamannya selama di pemerintahan, Angkie melihat bahwa efektivitas komunikasi sangat bergantung pada siapa audiens yang dituju.
"Pesan untuk pengambil kebijakan harus berbasis data, sementara untuk publik harus mampu membangun empati yang memberdayakan. Kita harus berdaulat atas narasi kita sendiri agar suara disabilitas menjadi penentu arah kebijakan pembangunan," ujar Angkie.
Ia juga mendorong OPDis untuk membangun owned media seperti situs web, Instagram, TikTok, hingga podcast sebagai sarana edukasi masif.
Dukungan terhadap transformasi digital ini juga datang dari pemerintah. Maulia Jayantina Islami dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memaparkan bahwa pihaknya telah memberikan berbagai dukungan infrastruktur dan pelatihan literasi digital guna memastikan kelompok disabilitas memiliki akses setara dalam ruang siber. Komdigi berkomitmen untuk terus memfasilitasi kanal-kanal komunikasi agar lebih aksesibel bagi semua.
Di tingkat akar rumput, Siti Aisyah, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Sidoarjo, membagikan praktik baik yang telah dilakukan organisasinya. HWDI Sidoarjo secara konsisten mulai memanfaatkan media sosial untuk mendokumentasikan kegiatan pemberdayaan dan melakukan advokasi mandiri di tingkat lokal, yang terbukti meningkatkan kepercayaan diri anggota serta perhatian dari pemerintah daerah.
KBK diinisiasi oleh Program INOVASI sebagai forum berbagi pengetahuan tentang strategi narasi inklusif. Melalui ruang ini, OPDis diharapkan memiliki kemandirian dalam mengelola pesan dan memperkuat daya tawar di hadapan publik. Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan isu-isu disabilitas tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. (Sam Arif).
