Hal itu disampaikan
hadi tjahjanto usai menyerahkan secara simbolis sejumlah sertifikat bmd (barang
milik daerah), bmn (barang milik negara), sertifikat wakaf dan sertifikat
tempat ibadah gereja dan hindu dharma. total sertifikat yang diserahkan 299
sertifikat. yang paling banyak adalah sertifikat bmd yakni 261 sertifikat dan
wakaf ada 28 sertifikat (nu dan perkumpulan lainnya). jum’at (5/5/2023) di
pendopo delta wibawa.
“baru saja kita
menyerahkan sertifikat baik sertifikat bmd, bmn maupun pln, termasuk sertifikat
tempat ibadah dan wakaf. untuk program pensertifikatan tanah wakaf akan kita
teruskan sampai dengan akhir 2024 ini harus selesai semuanya,” katanya.
Menteri atr/bpn
hadi tjahjanto menyampaikan, nantinya akan ada penambahan untuk kuota program
ptsl. Namun dengan catatan,minta untuk biaya bphtb ini bisa di nolkan,sehingga
masyarakat bisa merasakan dampak langsung dari program ptsl ini.
“dan saya sampaikan
juga program ptsl ini sudah mengungkit perekonomian masyarakat. dari 2017-2022
ini kalau saya lihat di dasboardnya pusdatin di kementerian atr/bpn itu ada
rp.5.218 triliun uang itu beredar di masyarakat hasil dari hak tanggungan.
artinya apa ini adalah indikasi perekonomian rakyat sedang berkembang,”
ujarnya.
Hadi juga meminta
agar bpn sidoarjo bisa segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan sertifikat
tanah lapindo. Mantan panglima tni itu menargetkan bulan mei ini harus sudah
rampung.
“akan segera saya
serahkan untuk sebagian mungkin 4 atau 10 sertifikat sebagai simbol,”
tambahnya.
Sementara itu
menanggapi tantangan dari menteri atr/bpn hadi tjahjanto, bupati ahmad muhdlor berjanji
akan segera mempelajari regulasi yang ada. Sebab, selama ini aturan yang ada di
perda potongan bphtb maksimal diberikan sebesar 50 persen.
“prinsipnya kami
siap menerima tantangan dari pak menteri, nol persen biaya bphtb bagi penerima
ptsl. walau di perda disebut bahwa pengurangan itu maksimal 50 persen kami akan
pelajari regulasinya, dasar legalnya,”ujar gus muhdlor.
Tahun 2023 ini
kabupaten sidoarjo menerima kuota program ptsl sebanyak 25.517 sertifikat. Jumlah
terebut bakal ditambah menteri atr/bpn jika sidoarjo bisa memberikan keringanan
dengan nol persen biaya bphtb bagi penerima program ptsl.
“sekali lagi ini
menjadi tantangan bagi kami untuk memastikan sebelum beliau kembali lagi ke
sidoarjo untuk peresmian penyerahan sertifikat rumah warga korban lapindo di
renojoyo porong, kami sudah harus menuntaskan secara legal dan sesuai regulasi
bahwa bphtb terkait ptsl ini bisa nol persen,”pungkasnya.(mec)