Sidoarjo.Terasdelta – Bupati Sidoarjo menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda, jajaran OPD, kepala BNN, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo dan camat diruang transit pendopo Delta WIbawa. Kamis (07/05/2026).
Dalam arahannya, Bupati menyoroti potensi kenaikan inflasi akibat gejolak global tersebut. Ia meminta seluruh dinas untuk melakukan efisiensi anggaran dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa hambatan.
"Ekonomi kita sedang tidak menentu akibat situasi di Timur Tengah yang belum selesai. Saya mewanti-wanti, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terganggu. Percepatan pelayanan harus jadi prioritas," tegas Bupati.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah potensi perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan berdampak langsung pada anggaran operasional pemerintah daerah. Estimasi kenaikan beban anggaran diperkirakan mencapai Rp27 miliar hingga Rp72 miliar pada APBD.
Guna menyikapi hal ini, Bupati telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian (Kapolres) dan Kejaksaan (Kajari) untuk menyusun kajian hukum dan teknis terkait penggunaan BBM.
"Kami sedang mengkaji bersama Forkopimda agar penggunaan BBM bersubsidi oleh pemerintah daerah, kecamatan, hingga desa terutama untuk operasional sampah (TPST), pertanian, dan pekerjaan umum tetap sesuai aturan dan tidak terjerat masalah hukum di kemudian hari," jelasnya.
Bupati Subandi juga menyoroti dampak nyata konflik internasional terhadap kenaikan harga BBM yang mulai dirasakan oleh sektor manufaktur. Menurutnya, Sidoarjo sebagai kota industri harus memberikan perlindungan maksimal kepada perusahaan agar tidak terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Kenaikan BBM ini luar biasa, pabrik-pabrik sudah mulai mengeluh (sambat). Kita harus jaga betul jangan sampai perusahaan mengambil langkah ekstrem seperti mengurangi tenaga kerja," ujar Bupati.
Bupati juga menyinggung hambatan investasi di Sidoarjo akibat kendala administratif pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ia mendorong penyelesaian segera terhadap regulasi seperti RTS dan LSD agar iklim investasi kembali bergerak.
"Investasi kita banyak yang tertahan karena aturan tata ruang yang belum tuntas. Jika tidak segera dibereskan, para investor akan ragu untuk masuk," tambahnya.
Menanggapi kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo,H.Abdillah Nasih meminta pemkab untuk menggalakkan kembali program Pasar Murah secara masif untuk meringankan beban ekonomi warga. Selain itu, Sektor peternakan juga mendapat perhatian khusus. Mengingat banyaknya hewan kurban yang akan didatangkan dari luar daerah seperti Bali dan Madura, pemerintah akan memperketat proses screening kesehatan hewan.
“Jangan sampai kita mengalami trauma seperti kasus penyakit kuku dan mulut (PMK) yang lalu. Semua hewan kurban yang masuk harus melalui skrining ketat agar kebutuhan daging di Idul Adha aman dan sehat,” tambahnya.
Kapolresta Sidoarjo,Kombes Pol Christian Tobing, S.I.K., M.H., M.Si. telah memperketat pengawasan terhadap ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) dan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Hal ini dilakukan guna mencegah potensi lonjakan kejahatan akibat tekanan ekonomi.
Kapolresta Sidoarjo menyampaikan bahwa meskipun terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas, stok pangan di wilayah Sidoarjo dipastikan aman.
Berdasarkan data intelijen dan hasil pengecekan di lapangan terjadi kenaikan pada komoditas cabai merah besar dan daging sapi. Penurunan Harga Terjadi pada cabai rawit dan daging ayam ras.
Kelangkaan terjadi pada Produk "Minyakita" sempat mengalami kelangkaan dalam dua minggu terakhir, yang memicu kenaikan harga di tingkat pengecer dan Stok Beras di Gudang Bulog Desa Kemantren masih sangat mencukupi mencapai 117.000 ton.
"Kami melakukan upaya preventif melalui sosialisasi dan patroli rutin, namun kami juga tidak segan melakukan upaya represif terhadap praktik penimbunan atau tindakan ilegal lainnya yang dilakukan oleh oknum pengusaha," tegasnya.
Langkah-langkah preventif ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di Kabupaten Sidoarjo, sekaligus memastikan roda industri tetap berputar meski di tengah tekanan global.(Mec).
