Sidoarjo.Terasdelta — Bupati Sidoarjo Subandi, SH., M.Kn., menegaskan bahwa ukuran utama keberhasilan seorang pejabat daerah tidak sebatas penyelesaian tugas administrasi belaka, melainkan sejauh mana kinerja mereka mampu memberikan dampak positif yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Subandi saat memimpin Pengambilan Sumpah dan Janji Jabatan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (26/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, terdapat lebih dari 160 pejabat yang resmi dilantik. Rinciannya meliputi 10 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sekitar 150 pejabat Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV), serta 6 pejabat fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo.
Jabatan Sebagai Amanah dan Pengabdian
Subandi mengingatkan seluruh ASN yang dilantik agar menjadikan momen pelantikan ini sebagai bagian dari perjalanan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ia menegaskan bahwa setiap posisi dan jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dengan integritas tinggi, bukan sekadar sebuah kehormatan seremonial.
"Jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Bukan hanya kehormatan semata, namun juga kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah yang bekerja secara nyata dan mampu memberikan solusi atas persoalan mereka," ujar Subandi.
Menurut Bupati, aparatur pemerintah dituntut untuk keluar dari rutinitas kerja pasif. Setiap kebijakan maupun program yang digulirkan harus secara konsisten bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kebermanfaatan nyata di lapangan.
Guna mewujudkan efektivitas program pembangunan, Subandi menginstruksikan seluruh jajarannya untuk membangun jalur koordinasi dan komunikasi yang solid, mulai dari tingkat Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga ke jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan.
Mengenai kebijakan rotasi dan mutasi yang dilakukan, Subandi menyebut hal tersebut sebagai dinamika lazim dalam roda pemerintahan demi memperkuat struktur organisasi dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan masyarakat.
Selain internal Pemkab, ia menggarisbawahi pentingnya menjaga sinergitas dengan berbagai instansi terkait:
· Harmonisasi dengan DPRD: Membangun kemitraan dan koordinasi yang baik dengan legislatif demi kelancaran program daerah.
· Kerja Sama APH: Merangkul Aparat Penegak Hukum (APH) di Sidoarjo agar tata kelola pemerintahan berjalan kuat, aman, dan terarah.
· Penghapusan Ego Sektoral: Keberhasilan pembangunan daerah tidak akan tercapai jika setiap perangkat pemerintahan bekerja secara terpisah atau sendiri-sendiri.
Subandi berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
"Dengan koordinasi dan kekompakan yang semakin baik, pelayanan publik diharapkan semakin cepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sidoarjo," pungkasnya.(Mec).
