.jpg)
Sidoarjo.Terasdelta — Penanganan kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan santri di Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terus bergulir. Tim gabungan lintas lembaga pusat turun langsung ke lokasi untuk memantau kondisi para korban sekaligus mengambil tindakan tegas terhadap pihak penyedia makanan, Jumat (4/9/2026).
Tim gabungan yang terdiri dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Kantor Staf Presiden (KSP) hadir didampingi Bupati Sidoarjo H. Subandi, Forkopimda, dan jajaran OPD setempat.
Rombongan meninjau tiga lokasi utama, yakni Pondok Pesantren Al Amanah Junwangi Krian, Pondok Pesantren Manba'ul Hikam Putat Tanggulangin, serta RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo.
Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI (Purn.) Trenggono, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas insiden yang diduga dipicu oleh kelalaian dan ketidakpatuhan prosedur oleh petugas dapur operasional.
"Atas nama lembaga, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kemungkinan adanya kelalaian atau ketidakpatuhan petugas dapur dalam mengoperasikan fasilitas dapur, sehingga memicu insiden ini," ujar Trenggono.
Laporan awal pihak pengasuh pesantren mencatat total korban terdampak mencapai lebih dari 740 santri. Berkat penanganan medis cepat, mayoritas korban kini dinyatakan pulih dan telah kembali ke pondok.
"Hingga pagi hari ini, jumlah santri yang masih mendapat perawatan intensif menyisakan 22 orang yang tersebar di 9 rumah sakit dan fasilitas kesehatan terdekat. Seluruh pasien yang tersisa dipastikan dalam kondisi stabil, membaik, dan dalam proses pemulihan," lanjutnya.
Trenggono juga mengapresiasi respons cepat Bupati Sidoarjo beserta jajaran pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan dalam menangani para korban sejak awal kejadian.
Menindaklanjuti insiden tersebut, BGN mengambil langkah korektif dengan menghentikan sementara (suspend berat) operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin, yang menjadi pemasok makanan ke pesantren.
Selama masa pembekuan izin operasional tersebut, tim internal BGN akan menerjunkan tim investigasi untuk mengevaluasi seluruh prosedur keselamatan pangan (food safety). Selain penghentian operasional, BGN secara resmi mencopot Kepala Dapur SPPG Kalitengah dari jabatannya.
"Kami selalu memberikan tindakan tegas. Dapur yang melanggar akan langsung disuspensi dan diputus operasionalnya. Selain itu, langkah pencopotan kepala dapur juga dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap SOP yang berlaku," tegas Trenggono.
Saat ini, otoritas terkait masih melakukan pemeriksaan menyeluruh guna mendalami apakah terdapat unsur kelalaian fatal lain atau pelanggaran prosedur operasional standar yang disengaja dalam peristiwa ini.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia,Dr. Hj. Arifatul Khoiri Fauzi, M.Si. menyatakan upaya penanganan terhadap tumbuh kembang dan kesehatan mental anak-anak terus dimaksimalkan melalui pendekatan holistik. Langkah strategis ini berfokus pada dua aspek utama, yakni pemberian edukasi pola makan bergizi secara konsisten serta penyediaan layanan pendampingan psikologis (trauma healing).
Edukasi mengenai pentingnya asupan gizi seimbang menjadi fondasi awal yang terus disosialisasikan. Mengingat kecenderungan anak-anak yang lebih menyukai makanan cepat saji (fast food), pendekatan khusus dilakukan agar mereka memahami pentingnya nutrisi bagi pertumbuhan.
"Selama ini kita memberikan edukasi tentang makanan bergizi untuk anak-anak. Biasanya anak-anak maunya makanan fast food, jadi kita berikan edukasi bahwa makanan yang dimakan adalah makanan yang bergizi," ujar Arifatul.
Di samping pemenuhan nutrisi fisik, perhatian serius juga dicurahkan pada kondisi psikologis anak-anak yang menunjukkan gejala trauma. Tim pendamping disiagakan untuk memberikan penanganan khusus sesuai dengan tingkat kebutuhan trauma yang dialami masing-masing anak.
"Nanti atas izin, kita berkoordinasi dengan Pak Bupati dan pihak pondok pesantren. Kalau memang pihak pondok pesantren bisa melakukan pendekatan trauma healing untuk anak-anak, alhamdulillah. Tapi seandainya masih membutuhkan, kami siap untuk berkolaborasi," lanjutnya.
Proses pendampingan psikologis ini dirancang untuk melengkapi pemulihan yang telah berjalan di lingkungan pesantren. Melalui sinergi lintas sektor ini, target utama yang ingin dicapai adalah pemulihan kondisi mental secara tuntas agar anak-anak siap kembali menempuh kegiatan belajar di sekolah.(Mec).
