Sidoarjo.Terasdelta — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah tegas menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, Tanggulangin. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, meminta operasional puluhan unit usaha pengolahan makanan milik Badan Gizi Nasional (BGN) yang belum mengantongi izin resmi untuk segera dihentikan sementara.
Pernyataan tersebut disampaikan Subandi usai meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin, bersama jajaran Forkopimda dan perwakilan BGN Regional Jawa Timur pada Rabu (2/9/2026).
Berdasarkan data Pemkab Sidoarjo, total korban keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut mencapai 514 santri. Sebanyak 426 pasien telah mendapatkan perawatan intensif, sementara 88 santri sisanya masih dalam penanganan medis.
Selain memprioritaskan penanganan medis para korban, Pemkab Sidoarjo mengevaluasi legalitas ratusan titik dapur gizi di wilayahnya. Dari total 141 titik usaha BGN yang beroperasi di Sidoarjo, terungkap bahwa 31 lokasi di antaranya belum memiliki izin operasional yang lengkap.
"Usaha yang sudah berizin saja tetap membutuhkan pengawasan ekstra, apalagi yang belum memiliki izin sama sekali," ujar Subandi.
Sebagai langkah pencegahan, pemerintah daerah meminta pengurus BGN Pusat membekukan sementara operasional 31 titik usaha yang tidak berizin tersebut hingga seluruh dokumen perizinan dan regulasi teknis dipenuhi.
Merespons insiden ini, Wakil Koordinator Regional BGN Jawa Timur, Bayu Wibowo, mengonfirmasi bahwa seluruh aktivitas pengolahan makanan di SPPG Kalitengah telah dihentikan total sejak terbitnya surat suspensi.
"Saat ini tim investigasi dari pusat diterjunkan ke lokasi untuk memeriksa apakah pelanggaran yang terjadi masuk kategori ringan atau berat," kata Bayu.
Tim teknis saat ini masih menguji sampel menu makanan yang terdiri dari nasi, telur orak-arik, dan tumis sayur di laboratorium untuk memastikan penyebab pasti keracunan massal tersebut. Hasil investigasi BGN Pusat nantinya akan menentukan sanksi resmi serta keberlanjutan izin operasional dapur gizi di kawasan tersebut.(Mec).
