.jpg)
Sidoarjo.Terasdelta - Rencana penerapan kebijakan Bekerja dari Rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah serius di godok oleh pemerintah mulai mendapat sorotan dari salah satu anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo,Muchammad Rafi Wibisono. Langkah ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi nasional, terutama dalam menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan optimalisasi penggunaan transportasi umum. Senin ( 30/3/2026 ).
Muchammad Rafi Wibisono, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk mengkaji secara matang wacana kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).Politisi dari Fraksi PKB ini menilai bahwa WFH tidak seharusnya menjadi opsi utama dalam upaya menekan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau meningkatkan efisiensi.
Menurutnya, aspek pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas yang tidak boleh terganggu. Rafi menawarkan solusi alternatif yang dinilai lebih efektif tanpa harus merumahkan pegawai dan mendorong agar Pemkab lebih masif memfasilitasi penggunaan transportasi umum bagi para ASN.
"Kalau tujuannya untuk efisiensi BBM, bisa juga didorong penggunaan transportasi umum bagi ASN. Jadi tidak langsung WFH. Ini bisa menjadi alternatif. ASN tetap masuk kantor, pelayanan tetap berjalan, tapi penggunaan BBM bisa ditekan," ujarnya.
Lebih lanjut, Rafi mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil telah melalui pertimbangan dampak yang komprehensif. Meski tidak menolak sepenuhnya ide WFH, ia menekankan agar kebijakan tersebut tidak dijadikan satu-satunya solusi instan.
"WFH boleh saja, tapi jangan jadi opsi utama. Harus dilihat dampaknya secara menyeluruh," tegasnya.
Rafi juga mengusulkan setidaknya tiga skema utama yang perlu dipertimbangkan oleh Pemkab Sidoarjo untuk mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus menghemat energi:
√ Skema Transportasi ASN: Mengatur pola keberangkatan dan kepulangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan penyediaan transportasi terpadu guna mengurangi volume kendaraan pribadi di jam sibuk.
√ Sistem Kerja Hybrid: Menerapkan pola kerja fleksibel (Work From Home/Work From Office) pada sektor-sektor tertentu yang memungkinkan, guna mengurangi beban jalan raya secara signifikan.
√ Penguatan Layanan Digital: Digitalisasi layanan publik agar masyarakat tidak perlu melakukan mobilitas fisik ke kantor-kantor pemerintahan untuk urusan administratif.
"Kami berharap ini bisa jadi bahan pertimbangan. Prinsipnya adalah efisiensi jalan, tapi pelayanan publik tetap maksimal," ujar Rafi.
politisi muda ini menegaskan bahwa tujuan akhir dari usulan ini bukan sekadar mengurangi jumlah kendaraan, melainkan menciptakan sistem perkotaan yang lebih cerdas. Dengan transportasi yang layak, biaya energi yang dikeluarkan masyarakat dapat ditekan, sementara produktivitas tetap terjaga melalui dukungan layanan digital.
Rafi berharap pemerintah daerah benar-benar mempertimbangkan matang-matang sebelum mengetok palu kebijakan tersebut agar keseimbangan antara efisiensi dan kualitas pelayanan masyarakat tetap terjaga.( Mec ).
.png)
