Sidoarjo.Terasdelta - Menjelang May Day,Bupati Subandi menerima 27 Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB ) Se kabupaten Sidoarjo di ruang transit Pendopo Delta Wibawa.Jumat ( 24/4/2026 ). Turut mendapingi,Kepala Dinas Ketenagakerjaan ( Disnaker ) Dwi Eko Saptono, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Diknas ),Tirto Adi dan Kabaghukum Pemkab Sidoarjo Komang Rai Darmawan.
Dalam Pertemuan tersebut, Para Serikat buruh membawa sejumlah tuntutan krusial mulai Program Afirmasi bagi anak-anak buruh dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menyoroti isu kesejahteraan dan secara tegas mereka meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang signifikan untuk tahun mendatang.
Bupati Subandi menyampaikan langkah konkret dengan mewajibkan kuota 5% untuk anak-anak serikat buruh agar dapat menempuh pendidikan di sekolah-sekolah unggulan maupun melalui program afirmasi. Ia menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memastikan akses pendidikan yang merata, tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga.
"Meskipun mereka anak orang kaya, asalkan mereka adalah anak dari anggota serikat buruh yang bekerja keras, mereka berhak mendapatkan kuota tersebut. Kami ingin mengangkat derajat anak-anak kita melalui SDM yang mumpuni," ujar Bupati Subandi.
Selain kuota khusus, pemerintah daerah juga berencana membangun sebuah lembaga pendidikan besar pada tahun 2027. Rencana ini mencakup Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Di atas lahan seluas 5,5 hingga 6 hektar dengan Fasilitas Lengkap asrama, lapangan olahraga, dan sarana penunjang lainnya.
Bupati Subandi juga menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja untuk duduk bersama menyusun Peraturan Bupati (Perbup) agar kebijakan ini memiliki payung hukum yang kuat. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada lagi perdebatan di lapangan mengenai kuota ini.
"Saya tidak mau tahu, pokoknya anak-anak yang tidak sekolah harus kita sasar dan kita masukkan ke sekolah. Ini adalah tugas kita sebagai pelayan daerah untuk membenahi apa yang belum benar," tegasnya mengakhiri pembicaraan.
Sementara itu,Perwakilan Bidang Advokasi DPC Sarbumusi Sidoarjo, Djoko Waluyo, S.H., yang hadir mewakili Ketua DPC, menyampaikan bahwa kenaikan upah menjadi prioritas utama di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Djoko mengungkapkan bahwa pihaknya mengusulkan kenaikan UMK Sidoarjo untuk tahun 2025 sebesar 20%. Jika terealisasi, angka ini akan membawa UMK Sidoarjo dari kisaran Rp 4,5 juta menjadi sekitar Rp 5,4 juta.
"Harapan kami, untuk UMK tahun 2025 nanti ada kenaikan di angka 20%. Dari yang sekarang sekitar 4,5 (juta), harapannya bisa naik menjadi sekitar 5,4 (juta)," ujar Djoko.
Isu lain yang tak kalah penting adalah Program Afirmasi bagi anak-anak buruh dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Djoko menilai selama ini terjadi miskomunikasi antara Dinas Pendidikan dan para buruh terkait kuota afirmasi tersebut.
"Kami meminta kejelasan soal afirmasi. Selama ini kuota 5% sering kali tidak terserap dengan jelas atau ada ketidakpahaman di lapangan. Kami mengusulkan agar kuota afirmasi untuk anak buruh ditingkatkan menjadi 15% agar ada kepastian bagi keluarga pekerja terkait akses pendidikan," tambahnya.
Pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) se Sidoarjo berharap Bupati Sidoarjo dapat mengawal usulan ini hingga teralisasi agar kesejahteraan buruh di Sidoarjo mengalami perbaikan nyata di tahun 2027 mendatang.( Mec )
