Sidoarjo.Terasdelta — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi memberlakukan kebijakan pengetatan anggaran secara masif di seluruh satuan kerja. Langkah strategis ini diambil guna merespons ketidakpastian situasi ekonomi serta mengantisipasi dampak lonjakan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap postur APBD daerah.
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., menyatakan pihaknya telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) beserta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera memangkas pos anggaran yang tidak mendesak.
"Kondisi perekonomian saat ini masih fluktuatif dan biaya BBM sangat tinggi. Sebagai langkah antisipatif, pemerintah daerah menginstruksikan Sekda dan seluruh OPD untuk melakukan efisiensi anggaran secara ketat," ujar Subandi saat ditemui usai memimpin rapat koordinasi di Opsroom Pemkab Sidoarjo, Senin (8/6/2026).
Menurut Subandi, tingginya kebutuhan operasional berbasis BBM pada sektor pelayanan publik menjadi pemicu utama dilakukannya pengetatan anggaran ini. Salah satu sektor vital yang terdampak langsung adalah pengelolaan infrastruktur kebersihan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon. Ia mengungkapkan, alokasi anggaran operasional untuk mesin-mesin pengolah sampah di TPA tersebut saat ini mengalami defisit yang cukup signifikan.
"Sebagai gambaran, operasional mesin di TPA Jabon saja saat ini kita masih kekurangan anggaran BBM sekitar Rp30 hingga Rp34 miliar. Jika tata kelola anggaran tidak diperketat, potensi pembengkakan (defisit APBD) akan sangat besar," urai Subandi.
Sebagai bentuk konkret dari kebijakan efisiensi ini, Pemkab Sidoarjo langsung menyasar pos anggaran makan dan minum (mamin) pada agenda-agenda kedinasan. Subandi menegaskan, fasilitas konsumsi mewah seperti hidangan prasmanan dalam rapat dinas kini resmi ditiadakan.
"Efisiensi ini langsung menyasar anggaran mamin dan operasional sejenis. Saat ini formatnya sudah kita ubah. Tidak ada lagi penyajian makan prasmanan yang berlebihan dalam kegiatan-kegiatan dinas," tegasnya.
Kendati ruang fiskal daerah tengah diperketat, Pemkab Sidoarjo menjamin kualitas pelayanan publik tidak akan menurun. Untuk menjaga ritme kerja birokrasi, pemerintah daerah bakal menerapkan sistem pemantauan berbasis dashboard digital di setiap instansi.
Sistem ini nantinya akan memetakan kontribusi serta mengukur efektivitas kinerja masing-masing OPD secara real-time guna memastikan program kerja tetap sasaran.
Di akhir keterangannya, Subandi mengapresiasi loyalitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang tetap menunjukkan integritas tinggi di tengah masa prihatin ini.
"Saya melihat semangat teman-teman OPD tetap luar biasa dalam membangun Sidoarjo. Prinsipnya, mari kita lalui masa efisiensi ini bersama-sama. Enak ya enak bareng, poso ya poso bareng (senang dirasakan bersama, prihatin pun dihadapi bersama)," pungkas Subandi.(Mec).
